Kondisi Sosisal Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

KONDISI SOSIAL POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur). Bila dalam perjalanannya kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (umumnya ketua partai) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.

Suatu kabinet dapat berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari parlemen, dengan kata lain ia memperoleh mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota parlemen kurang setuju ia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet. Selama sepuluh tahun (1950-1959) ada tujuh kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun. Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah :

1. Kondisi Sosial Budaya Pada Masa Kabinet Natsir ( 6 September 1950-21 Maret 1951)

a)    Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

     b)    Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

     c)    Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

     d)    Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

     e)    Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Kendala/masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut :

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

2.  Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Natsir:

1. Berhasil melangsungkan perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

2. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Penyebab Runtuhnya Kabinet Natsir :

Dalam sebuah negeri yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tradisi- tradisi otoriter, maka banyak hal bergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan negeri itu. Akan tetapi, sebagian sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1950 merupakan kisah tentang kegagalan rentetan pimpinan untuk memenuhi harapan- harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pada tahun 1957, percobaan demokrasi pertama ini telah men

     Sumber : https://mohkusnarto.wordpress.com/indonesia-masa-demokrasi-liberal-1950-1959

2.  Keuntungan dan akibat bagi Indonesia dari adanya peristiwa MSA pada masa Kabinet Sukiman. ( 26 April 1951- 23 Februari 1952)

Setelah keruntuhan dan kegagalan kabinet Natsir, Presiden menunjuk Sartono menjadi formatur. Hampir satu bulan ia berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun, kegagalan kembali menghampiri. Akhirnya Sartono mengembalikan mandat tersebut kepada presiden. Kemudian, beberapa waktu kemudian presiden kembali menunjuk sesorang untuk mempimpin kabinet, yaitu Sidik Djojosukarton (dari pihak PNI) dan Soekiman ( dari pihak Masyumi) sebagai formatur yang kemudian berhasil membentuk koalisis antara PNI dan Masyumi. Kabinet ini kemudian disebut dengan kabinet Sukiman. 

Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kelebihan secara umum pada masa kabinet ini adalah :

a) Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat           antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif

b) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijkan jelas

c) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi                     berhati- hati dalam menjalankan pemerintahan

Sumber : http://fikaisman.blogspot.co.id/2011/01/indonesia-pada-masa-demokrasi-liberal.html

                http://www.idsejarah.net/2016/01/kelemahan-dan-kekurangan-pada-masa.html

3. Analisis Peristiwa Tanjung Morawa pada masa Kabinet Wilopo

Ø  Latar belakang

        Peristiwa Tanjung Morawa terjadi disebabkan pula oleh adanya ketidakpuasan petani yang hendak dipindahkan ketempat yang lain oleh pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, karena proses dan hasil yang diperoleh sangat jauh berbeda dengan tanah yang telah mereka tempati sebelumnya. Akibatnya ketidakpuasan ini mengarah pada aksi demonstrasi untuk menggagalkan pentraktoran. Peristiwa Tanjung Morawa mendapat reaksi baik dari pemerintah pusat, pihak oposisi, maupun masyarakat. Karena peristiwa itulah golongan yang anti kabinet, termasuk tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI, mencela tindakan pemerintah. Akibatnya Sidik Kertapati dari SAKTI (Sarekat Tani Indonesia) yang berhaluan kiri mengajukan mosi tidak percaya kepada cabinet dan sebelum mosi diputuskan, kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953.

Ø  Kronologi Peristiwa

Pada tahun 1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian,Tanjung Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dengan memberi ganti rugi dan menyediakan lahan pertanian, dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan polisi. Untuk menggagalkan usaha pentraktoran, BTI mengerahkan massa yang sudah mereka pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa. Mereka bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam suasana kacau, jatuh korban meninggal dan luka-luka.

Sumber : http://pengetahuancj7.blogspot.co.id/2015/09/sejarah-indonesia_20.html

4. Pada masa Kabinet Sastroamijoyo terjadi koalisi antara PNI dan NU dan Masyumi menjadi oposisi. Apa dampaknya kondisi politik di Indonesia!

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

A. Program :

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4. Penyelesaian Pertikaian politik

B. Hasil :

· Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan                     pada 29 September 1955.

· Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

C. Kendala/ Masalah yang dihadapi :

· Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti                         DI/TII  di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

· Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

· Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang                                   menunjukkan gejala membahayakan.

· Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

· Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk                           menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

D. Berakhirnya kekuasaan kabinet   :

     Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

Sumber:https://history1978.wordpress.com/2013/03/26/indonesia-masa-demokrasi-liberal-1950-1959/

5. Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap terjadi pelaksanaan pemilu pertama kali,

apa tujuan dan apakah demokrasi sudah diterapkan pada saat itu ?

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Sumber : http://www.sejarah-negara.com/2014/04/pemilihan-umum-tahun-1955.html

6. Analisis Gerakan Assaat pada masa Kabinet Sasroamidjojo

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2, muncul "Gerakan Assaat", suatu gerakan yang diprakarsai Mr.Assaat. Gerakan ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha "asli" dan "pribumi". Mr.Assaat yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan Masjumi, mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun asing, dari berbagai bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program-program anti Tionghoa. Menurut pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai "asli".

Sumberhttp://petrawahyuutama.blogspot.co.id/2012/01/anarkisme-dan-gerakan-anti-cina-yang.html

7. Pada masa Kabinet Djuanda ini terdapat kalimat Perdana Menteri tanpa formatur. Apa maksudnya dan mengapa muncul Deklarasi Djuanda!

Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan.